E-Government

Dari WikiBatam
Lompat ke: navigasi, cari

Aplikasi E-Government (klik di sini) sebagai Sistem Informasi Pemerintah Kota Batam, merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, penatausahaan, dan direncanakan hingga ke pengembangan modul untuk monitoring dan evaluasi keuangan daerah.

Latar Belakang

Aplikasi E-Government dibangun dari pengembangan aplikasi sebelumnya (E-Planning) yang ditambahkan modul untuk proses E-Budgeting (penganggaran hingga penatausahaan), penatausahaan, dan akan ditambahkan juga modul untuk monev.

Dasar Hukum

Dasar hukum terkait aplikasi e-Government ini, antara lain:

  1. E-Planning merujuk ke Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  2. E-Budgeting sebelumnya merujuk ke PP RI Nomor 58 Tahun 2005 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
  3. Saat ini E-Budgeting merujuk ke PP RI Nomor 12 Tahun 2019 (Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020).
  4. RKBMD, ASB: Permendagri 19 tahun 2016 dan perda 4 tahun 2018
  5. Dasar hukum kamus pengkodean terdapat pada Permendagri No. 108 Tahun 2017.
  6. Dasar hukum PP RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Deskripsi Aplikasi

Aplikasi E-Government merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan untuk mengakomodir proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, penatausahaan, hingga monitoring dan evaluasinya untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Tujuan aplikasi E-Government dikembangkan:

  1. Mengakomodir perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
  2. Untuk mengakomodir proses E-Budgeting mulai dari RKA - Raperda APBD - APBD - DPA - Raperda Perubahan APBD - DPPA.
  3. Meningkatkan kualitas APBD sehingga anggaran yang disusun SKPD sesuai dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel, serta sesuai dengan RPJMD.
  4. Mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran, sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat karena sudah tersistem dan online.
  5. Anggaran daerah semakin transparan.
  6. Terintegrasi dengan aplikasi SIPKD (modul RKA, Program dan Kegiatan), sehingga memudahkan pemindahan data pada saat proses penganggaran.
  7. Kemudahan dalam menyusun dan mengkoreksi RKA.
  8. Saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Kasda Online milik Bank Riau Kepri, sehingga semakin mempermudah tracking SP2D dan SPM.
  9. Memudahkan user untuk mendapatkan laporan-laporan yang dibutuhkan.

Pengembangan

Versi 2019

Teknologi

Aplikasi E-Government dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP versi 7, menggunakan framework Laravel versi 5.2 dan database PostgreSQL.

Fitur

Fitur yang ditawarkan aplikasi E-Government berdasarkan dari pengembangan modul sebelumnya di tahun 2018 menjadi beberapa modul berikut ini:

  • Konfigurasi Sistem
  • Pengaturan
  • Data Utama untuk Perencanaan
  • Standar Harga
  • Data Utama untuk Penganggaran
  • RKBMD
  • ASB
  • Perencanaan
  • RPJMD
  • Rencana Strategis
  • RKPD
  • KUA-PPAS
  • Perubahan RKPD
  • KUPA-PPAPA
  • Pra RKA
  • Belanja
  • Raperda APBD
  • Raperda Perubahan APBD
  • Penatausahaan
  • SP2D
  • Rekanan

Tim Pengembang

Aplikasi E-Government telah dikembangkan sejak tahun 2018, pada tahun 2019 Dinas Kominfo Kota Batam membentuk tim Tenaga Ahli khusus untuk proyek aplikasi ini, terdiri dari:

  1. Dimas Pranajaya (IT Project Manager)
  2. Novia Endah Larasati (System Analyst)
  3. Tony Fajaryansyah (System Analyst)
  4. Taufan Maulana Haries (Senior Programmer)
  5. Defriyanuar Dhining (Senior Programmer)
  6. Juli Adi Putra (Junior Programmer)

Versi 2018

Teknologi

Aplikasi E-Government dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP versi 7, menggunakan framework Laravel versi 5.2 dan database PostgreSQL.

Fitur

Fitur yang ditawarkan aplikasi E-Government di antaranya adalah beberapa modul berikut ini:

  • Konfigurasi Sistem
  • Pengaturan
  • Data Utama untuk Perencanaan
  • Standar Harga
  • Data Utama untuk Penganggaran
  • Perencanaan
  • RPJMD
  • Rencana Strategis
  • RKPD
  • KUA-PPAS
  • Pra RKA
  • Belanja
  • Raperda APBD

Tim Pengembang

Aplikasi E-Government mengambil aplikasi E-Planning yang telah dikembangkan oleh pihak ketiga yaitu Konsultan Raja Sakti, yang selanjutnya dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam hingga ke modul penganggaran (APBD), dengan menggunakan tenaga ahli:

  1. Dimas Pranajaya (Supervisi)
  2. Alexsandri Sikumbang (Application Analyst)
  3. Novia Endah Larasati (Document Analyst)
  4. Aldio Muhammad (Laravel Backend)
  5. Taufan Maulana Haries (Fronted Controller)
  6. Alfatha Dhiki Pahlefi (Fronted View)
  7. Juli Adi Putra (Report)
  8. Arif Ravindra (Landing Page)
  9. Tony Fajaryansyah (Database Admin)
  10. Woelan Noerlegisari (Tester & Documentation)
  11. Anita (Documentation)

Definisi

Berikut ini adalah definisi dari beberapa istilah terkait dengan aplikasi E-Government.

A
Aplikasi E-Government
Sistem Informasi Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, penatausahaan, monitoring dan evaluasi keuangan daerah.
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pedoman penyusunan APBD memuat:
  • Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemda.
  • Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
  • Teknis penyusunan APBD.
  • Hal-hal khusus lainnya.
ASB
Analisis Standar Belanja
B
BKU
Buku Kas Umum
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan
BPK
Bukti Pengeluaran Kas
BKU
Buku Kas Umum
BPKAD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BUD
Bendahara Umum Daerah
C
N/A
D
DRPD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPA
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPAL
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
DPPA
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
E
E-Budgeting
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Dengan penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah.
E-Planning
Aplikasi E-Planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.
E-Planning menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
F
N/A
G
GU
Ganti Uang
H
HSPK
Harga Satuan Pokok Pekerjaan
I
N/A
J
N/A
K
Kamus Usulan
Panduan bagi user yg mengisi program kegiatan, misalnya user mau memasukkan kegiatan a masuknya ke program yg mana. (info dr pak yusuf)

Kasda Online Aplikasi milik Bank Riau Kepri di mana terdapat modul SP2D di dalamnya.

KUA
Kebijakan Umum APBD
KUA-PPAS
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Rancangan KUA disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh TAPD, dipimpin oleh Sekda, berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Rancangan KUA memuat:
Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
Rancangan KUA disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
(BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 83-86)
KUPA
Kebijakan Umum Perubahan APBD
L
N/A
M
Mendagri
Menteri Dalam Negeri
N
NPWPD
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
NTPN
Nomor Tanda Penerimaan Negara
O
OPD
Organisasi Perangkat Daerah
Sebelumnya, OPD disebut dengan SKPD. Perubahan istilah SKPD menjadi OPD diatur dalam PP RI Nomor 18 Tahun 2016.
P
PAPBD
Perubahan APBD
Pelaksanaan
Proses Pelaksanaan di dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah Pelaksanaan APBD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya DPA SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/pencairan serta penerimaan dana.
Pemda
Pemerintah Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP RI Nomor 12 Tahun 2019, tahapan kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
  1. Perencanaan
  2. Penganggaran
  3. Pelaksanaan
  4. Penatausahaan
  5. Pelaporan
  6. Pertanggungjawaban
  7. Pengawasan Keuangan Daerah
Perwako
Peraturan Walikota
PP
Peraturan Pemerintah
PPK
Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPAS
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPA
Prioritas dan Plafon Anggaran
Pagu Anggaran
Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN.
PPASPA
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPAPA
Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD
Q
N/A
R
Raperda
Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja
Rencana Kerja
RKA
Rencana Kerja dan Anggaran
RKBMD
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKBMD disusun oleh OPD dan diinput saat tahap Pra RKA. SSH dan RKBMD disusun berdasarkan Renja. RKBMD harus selaras dengan usulan Forum OPD dan nantinya akan terkoneksi dengan penatausahaan.
RKPD
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Pemda, yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
Memuat:
  • Rancangan kerangka ekonomi daerah
  • Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
  • Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaa, dan pengawasan.
Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
(BAB IV Bagian Kedua Pasal 81 dan Pasal 82)
RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
S
Sekda
Sekretaris Daerah
SE
Surat Edaran
SiLPA
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPKD
Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah milik Pemerintah Pusat (Kemendagri).
SKP
Surat Ketetapan Pajak
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKR
Surat Ketetapan Retribusi
SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D Online
Salah satu modul yang terdapat di dalam aplikasi Kasda Online yang digunakan untuk memroses transaksi SP2D.
SPD
Surat Penyediaan Dana
SPJ
Surat Pertanggungjawaban
SPM
Surat Perintah Membayar (dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD).
SPP
Surat Permintaan Pembayaran
SSH
Standar Satuan Harga
STS
Surat Tanda Setoran
TT
TAPD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBP
Tanda Bukti Penerimaan
TEPRA
Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran
TU
Tambahan Uang Persediaan (tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 bulan).
U
N/A
V
N/A
W
N/A
X
N/A
Y
N/A
Z
N/A

Pengguna Aplikasi dan Ruang Lingkupnya

Pengguna aplikasi E-Government adalah semua OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Batam. Namun, tidak semua pengguna tersebut memiliki hak akses yang sama. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing ruang lingkup dan pengguna pada modul-modul yang ada di aplikasi E-Government.

Perencanaan

User utama dalam proses E-Planning/Perencanaan adalah dari pihak Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda). Di setiap tahapan, jika pihak Bapelitbangda berperan sebagai Admin Bapelitbangda, maka user tersebut dapat melakukan kunci tahapan, review dan update data. Berikut ini tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

  1. Kelurahan
    • User: Lurah
    • Tugas: Memberikan usulan kegiatan.

    Penjelasan:

    • Pihak Kelurahan memberikan usulan beserta detail informasi seperti pagu, lokasi, daerah, alasan dan lain lain.
    • Setelah Kelurahan selesai memberikan usulan, maka pihak Bapelitbangda akan melakukan kunci tahapan kelurahan dan data tersebut berpindah ke tahapan kecamatan.
  2. Kecamatan
    • User: Camat
    • Tugas: Merevisi usulan dari pihak kelurahan dan memberikan usulan kegiatan.

    Penjelasan:

    • Pihak kecamatan akan melakukan revisi terhadap data kelurahan yang sebelumnya telah diusulkan oleh pihak kelurahan. Dalam merevisi data, pihak kecamatan akan melakukan diskusi bersama 12 kecamatan yang lain.
    • Pihak kecamatan memberikan usulan tambahan sesuai dengan lingkup permasalahan yang terjadi di wilayah kecamatan.
    • Setelah pihak kecamatan selesai merevisi usulan dan memberikan usulan, maka pihak Bapelitbangda akan melakukan kunci tahapan kecamatan dan data tersebut berpindah ke tahapan OPD.
  3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    • User: Masing-masing OPD
    • Tugas: Merevisi usulan dari pihak kecamatan dan memberikan usulan kegiatan.

    Penjelasan:

    • Data usulan dari kelurahan dan kecamatan yang sebelumnya di proses akan masuk ke OPD tertentu sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) OPD terkait. Contohnya seperti usulan perbaikan jalan di kelurahan Baloi Indah, maka pihak OPD yang memiliki tupoksi tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan.
    • Usulan dari Kecamatan yang masuk ke pihak OPD akan dibahas bersama oleh kedua belah pihak. Yaitu antara pihak Kecamatan dan pihak OPD.
    • Pihak OPD memberikan usulan tambahan sesuai dengan lingkup permasalahan yang terjadi di ranah OPD.
    • Setelah pihak OPD selesai merevisi usulan dan memberikan usulan, maka pihak Bapelitbangda akan melakukan kunci tahapan OPD dan data tersebut berpindah Didalam aplikasi E-Government, DPR setingkat dengan OPD. Sehingga DPR bisa memberikan usulan pula.
  4. Pemerintah Kota
    • User: Bapelitbangda
    • Tugas: Merevisi usulan dari pihak OPD dan memberikan usulan tambahan.

    Penjelasan:

    • Data usulan dari OPD yang sebelumnya di proses akan diperiksa oleh pihak Bapelitbangda.
    • Usulan dari OPD yang masuk akan dibahas oleh pihak Bapelitbangda bersama dengan Walikota.
    • Setelah melakukan revisi dan diskusi bersama Walikota, maka pihak Bapelitbangda akan melakukan kunci tahapan Pemerintah Kota dan data tersebut berpindah ke tahapan RKPD.

Penganggaran

Untuk memroses penganggaran, modul yang digunakan di dalam aplikasi E-Government, antara lain:

  1. KUA-PPAS Penyampaian
  2. KUA-PPAS Penetapan
  3. RKA
  4. Belanja (terdapat penjabaran di dalamnya)
  5. RKBMD
  6. SSH
  7. Raperda APBD
  8. APBD
  9. DPA

Penatausahaan

Modul yang terdapat pada bagian Penatausahaan, adalah modul SP2D dan Rekanan.

SP2D
  • User: Pihak BPKAD dan Rekanan
  • Tugas: Melihat tracking transaksi pencairan dana melalui nomor SP2D (bagi BPKAD) dan nomor SPM (bagi Rekanan) pada aplikasi E-Government.
  • Penjelasan:
  1. User BPKAD:
    • Input data SPM, SP2D dan Daftar Penguji ke aplikasi SIPKD.
    • Setelah data Daftar Penguji dibuat, maka data tersebut akan otomatis terkirim ke database perantara milik BPKAD yang kemudian akan di-copy oleh aplikasi E-Government. Selanjutnya, aplikasi Kasda Online akan mengambil data dari aplikasi E-Government melalui web services, transaksi diproses di Kasda Online dan setelah selesai transaksi akan mengirimkan notifikasi ke Rekanan.
    • Login ke aplikasi E-Government.
    • Dari dashboard, pilih menu Penatausahaan > pilih SP2D > masukkan keyword nomor SP2D atau SPM untuk melihat detail masing-masing SP2D.
  2. User Rekanan:
  3. Sebelum data SP2D masuk ke aplikasi E-Government terdapat beberapa langkah input data yang dilakukan oleh user BPKAD di dalam aplikasi SIPKD.
    • PPK SKPD/Bendahara Pengeluaran: Mengajukan SPM
    • Operator BUD/Bidang Perbendaharaan: Mengajukan SP2D dan Membuat Daftar Penguji
  4. Setelah membuat Daftar Penguji, data SP2D dari aplikasi SIPKD akan ditransfer ke database perantara milik BPKAD yang kemudian data tersebut akan mirroring ke database di aplikasi E-Government.

Alur Kerja

Perencanaan

Alur proses perencanaan dapat dilihat di sini

Penganggaran

Alur proses perencanaan dapat dilihat di sini

Penggunaan Aplikasi

Untuk saat ini, fitur aplikasi E-Government yang telah digunakan oleh user adalah bagian Perencanaan (mulai dari Musrenbang hingga Perubahan RKPD). Untuk bagian Penganggaran yang telah dikembangkan adalah fitur Raperda APBD hingga DPA, namun pada tahun 2019 ini direncanakan untuk menggunakan aplikasi SIKEUDA untuk mengelola data tahun anggaran 2020.


Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Government

Berikut ini dokumen petunjuk penggunaan aplikasi E-Government untuk Perencanaan: klik di sini

Untuk fitur Perubahan RKPD (bagian dari Perencanaan) dapat dilihat klik di sini untuk user ADMIN OPD dan klik di sini untuk user ADMIN OPD

Galeri

Tautan